Balai ESDM Proses Sebelas Izin Tambang

PURWOREJO (KRJOGJA.com) – Balai Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Serayu Selatan Dinas ESDM Jawa Tengah memproses sebelas pemohon izin tambang galian C di Kabupaten Purworejo. Sebanyak tujuh pemohon berniat membuka tambang di Bukit Menoreh Kecamatan Bagelen, satu pemohon mengajukan izin di tiga lokasi Kecamatan Kemiri dan satu pengusaha lain di Gebang.

Kepala Balai ESDM Serayu Selatan Hasan Basri mengatakan, sebelas pemohon tersebut tengah masuk tahapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan IUP Eksplorasi. “Enam lokasi tambang mengantongi IUP Eksplorasi dan mulai proses IUP Operasi Produksi, sedangkan lima lokasi masih WIUP,” ungkapnya saat dihubungi KRJOGJA.com, Senin (3/7).

Dijelaskan, satu pemohon diantaranya mengusulkan izin tambang batu andesit di Desa Somorejo dan dua lainnya di Bapangsari. Pemohon lain mengajukan izin tambang pasir batu (sirtu) dan batu gunung di Desa Sutoragan, Wonosuko serta Rebug Kemiri.

Sementara dalam proses Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), ada lima lokasi yang diusulkan para pemohon. Diantaranya di Desa Bapangsari dua lokasi batu andesit, Dadirejo, Tlogokotes di Bagelen dan sirtu di Winong Kidul Gebang.

Menurutnya, banyaknya calon investor sektor tambang yang ingin beroperasi di Perbukitan Menoreh karena kawasan itu kaya potensi. Berdasar penelitian Menoreh memiliki kandungan batu andesit, bentonit dan emas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo, katanya, menangkap potensi itu dengan membuat perda tata ruang yang diantaranya memasukkan Bagelen dalam kawasan yang boleh ditambang.

Aturan tata ruang itu menjadi dasar dalam pengajuan izin tambang galian C. Sebelum mengajukan izin, pemohon meminta informasi tata ruang dari Bappeda. “Apabila calon lokasi yang diinginkan masuk kawasan tambang, izin dapat dilanjutkan,” katanya.

Tambang baru boleh beroperasi setelah mengantongi IUP Operasi Produksi. Proses perizinan dapat selesai dalam waktu 55 hari apabila seluruh persyaratan terpenuhi. Namun proses perizinan sebagian besar pemohon selesai dalam jangka waktu lebih lama. “Persoalannya adalah penyusunan dokumen tambang oleh pemohon yang tidak kunjung selesai karena sumberdaya manusianya kurang cekatan,” ucapnya.

Pemerintah provinsi kemudian mengeluarkan izin tambang atas rekomendasi ESDM. Sebanyak enam lokasi tambang milik lima pengusaha di Kabupaten Purworejo mengantongi IUP Operasi Produksi dan beroperasi secara legal. (Jas)

Sumber: http://krjogja.com/web/news/read/37103/Balai_ESDM_Proses_Sebelas_Izin_Tambang