Penjelasan Gubernur Ganjar Soal Izin Pabrik Semen di Rembang Pasca Putusan MA

Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan izin yang keluar terkait pabrik semen di Rembang merupakan perubahan, bukan izin baru. Ia menjelaskan kini dirinya juga sedang berusaha mengambil langkah terkait keberadaan pabrik tersebut.

Ganjar menjelaskan hal tersebut melalui siaran persnya. Di awal penjelasan ia mengungkapkan penyesalannya karena tidak bisa menemui petani yang melakukan aksi jalan kaki sejauh 150 KM dari Rembang ke kantornya di Jalan Pahlawan Semarang hari Jumat (9/12/2016) lalu. saat itu ia berada di Riau untuk menghadiri undangan KPK dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2016.

Menurutnya ada kesalahpahaman dan miss informasi dari pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menemui peserta aksi karena tidak menjelaskan secara detil. Dan dampaknya ia banyak dibilang bohong bahkan dibully di media sosial.

“Persoalan ini menjadi membesar saya kira karena miss informasi. Karena kawan-kawan (Pejabat Pemprov yang menemui peserta aksi) seperti ragu menjelaskan secara detil, atau tidak cukup waktu menjelaskan semuanya,” kata Ganjar dalam siaran persnya, Minggu (11/12/2016).

“Tidak, saya tidak keluarkan izin baru (Semen rembang). Surat Keputusan (baru) itu sebenarnya laporan RKL RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan) rutin saja,” imbuhnya.

Ganjar menjelaskan, PT Semen Indonesia dalam perjalanannya membangun pabrik mengubah beberapa hal seperti nama, area penambangan, area pengambilan air, perubahan jalan dan lainnya. Perubahan tersebut dilaporkan ke Pemprov Jateng sehingga otomatis ada addendum.

“Seperti misalnya kamu mengubah nama, pindah alamat, dari belum kawin jadi kawin dan lain lain. Maka kamu kan melapor ke catatan sipil agar dapat akta dan KTP baru. Kalau pihak catatan sipil tidak mengubah, tidak menerbitkan dokumen baru, kan salah. Di dokumen baru itu selain nama tentu juga berubah juga alamat, status dan lain-lain,” tandas Ganjar mengumpamakan.

  • Addendum
Ganjar menegaskan addendum yang terbit tanggal 9 November 2016 tersebut bukan keputusan final terkait pabrik semen di Rembang. Sehingga belum ada keputusan pabrik akan berhenti atau jalan terus. Pihaknya juga baru menerima putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan peninjauan kembali izin lingkungan pabrik semen di Rembang pada 17 November 2016.

“Jadi bukan juga saya diam-diam menerbitkan izin baru. Sekali lagi addendum itu perubahan administrasi saja. Jadi ya memang tidak harus ada sosialiasi publik, regulasinya tidak mengatur itu. Lagipula addendum itu kan dibuka ketika peserta aksi menanyakan, dan boleh di-copy,” terang Ganjar.

“Jadi semen Rembang ini belum selesai. Saya belum mengambil keputusan atas putusan MA. Belum ada keputusan apakah pabrik akan jalan terus atau ditutup. Kita masih punya waktu 60 hari setelah putusan MA,” tegasnya.

Langkah selanjutnya yang akan diambil Ganjar yaitu melakukan pertemuan dengan berbagai pihak yang rencananya digelar hari Rabu (14/12) mendatang untuk kepastian sikap terhadap keberadaan pabrik semen di Rembang.

“Saya akan memanggil pihak terkait. Saya akan panggil mas Teten (Masduki), Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup, semuanya. Kemarin-kemarin saya telponi mereka semua tidak ada yang bisa bersikap, menghindar semua, akhirnya saya yang ‘digebuki’. Maka saya mau undang langsung. Saya mau mereka segera putuskan bagaimana sikap untuk Semen Rembang. Ini penting agar ada kesepakatan bersama. Harus ada kesepakatan bulat berdasarkan kajian berbagai pihak,” tutur Ganjar.

Nantinya akan dipastikan pula maksud dari putusan MA tersebut. Jika memang keputusannya harus menutup pabrik, maka Ganjar berjanji akan melakukannya. Jika dalam pertemuan tersebut masih ragu-ragu Ganjar menegaskan dirinya akan ke Jakarta dan bertanya langsung kepada MA.

“Misalnya, apakah putusan MA itu hanya membatalkan izin lingkungan, ataukah sekaligus menutup pabrik. Kalau memang MA putuskan menutup pabrik, maka saya sendiri yang akan menutup pabrik itu,” tegas Ganjar.
(alg/rvk)