Polda Jateng Gerebeg Penambangan Alat Berat Merapi

MAGELANG, suaramerdeka.com – Keresahan warga Kabupaten Magelang atas maraknya penambangan alat berat direspon positif Polda Jawa Tengah. Polda menggelar ‘operasi senyap’ untuk membongkar praktik penambangan liar di sekitar lereng Gunung Merapi.

Dalam operasi ini, Polda Jateng menyita empat alat berat yang digunakan untuk menambang pasir secara ilegal di Sungai Senowo, Dusun Munthuk, Desa Krinjing, Kecamatan Dukun, Selasa (3/5) dini hari.
Keempat alat berat milik CV Barokah Merapi tersebut selanjutnya dibawa ke kantor Balai ESDM Wilayah Solo. Ikut juga disita 11 tangki berisi bahan bakar solar. “Tiga alat berat tertangkap tangan sedang beroparasi dan satu alat berat rusak. Semua kami sita,” ujar Kanit Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polda Jateng Kompol Sapuan di lokasi kejadian.

Uniknya, operasi penertiban ini tidak melibatkan unsur kepolisian dari Polsek Dukun maupun Polres Magelang. Kompol Sapuan hanya ditemani lima personel polisi dan dua anggota CPM TNI dari Kodam Jawa Tengah.
Personel Polda dan Kodam sampai di lokasi penambangan sekitar pukul 04.00 WIB. Hal ini membuat para penambang alat berat terkejut. Hingga siang hari ratusan penambang terlihat berkumpul di sekitar lokasi penambangan. Namun tidak ada kekerasan dalam penertiban ini.

Penertiban ini dilakukan karena para penambang belum mengantongi ijin penambangan. “Barang bukti kita amankan dan dititipkan ke ESDM Jawa Tengah di Solo,“ ujar Sapuan.

Sapuan berjanji razia tidak akan berhenti di wilayah Dukun saja namun seluruh wilayah penambangan di Kabupaten Magelang. Hal ini akan dilakukan menunggu perintah dari Polda Jawa Tengah. “Kami tinggal menunggu perintah selanjutnya,“ ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Balai ESDM Wilayah Solo Soeseno menegaskan seluruh kegiatan penambangan di Kabupaten Magelang adalah ilegal. Pasalnya, pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan produksi penambangan.

Salah satu warga Merapi, Sugiyono, mengatakan, penambangan alat berat sudah meresahkan masyarakat. Pasalnya, penambang nekad mengeruk bibir sungai yang menjadi tanggul alami pencegah banjir lahar Merapi. Penambangan juga sudah merusak mata air dan jalur evakuasi Merapi.

“Sudah puluhan nyawa melayang akibat penambangan Merapi. Ini menunjukkan pengelolaan SDA tidak bertanggung jawab. Sudah saatnya pemerintah atau negara hadir untuk melakukan tindakan kongkrit guna membenahi lahan atau mengembalikan kualitas lahan agar pengelolaan SDA yang bertanggung jawab untuk keberlanjutan,” kata dia.

(MH Habib Shaleh/CN41/SMNetwork)