Pemprov Tolak Rekomendasi KLHS

SEMARANG – Pemprov Jateng menolak rekomendasi Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang meminta penghentian aktivitas penambangan secara menyeluruh di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Rembang, sampai ada penetapan status sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) atau tidak.

Pemprov beralasan, dalam pertemuan di Kantor Staf Presiden (KSP) pada 12 April 2017 tak ada pembahasan soal itu. Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng Teguh Dwi Paryono, hanya ada dua rekomendasi yang dibacakan dan dibahas. Pertama, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tetap boleh beroperasi namun belum diizinkan menambang sampai ada keputusan status CAT Watuputih. Kedua, menunggu keputusan final status CATWatuputih dari Badan Geologi Kementerian ESDM. Di sisi lain, Pemprov Jateng diminta meninjau Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara berkala. ”Saya tidak tahu kenapa tibatiba muncul rilis seperti itu (penghentian operasional tambang di CAT Watuputih). P a d a h a l , saat pertemuan di KSP, tak ada pembahasan soal itu,” kata Teguh, Senin (17/4).

Teguh menyatakan, selain PT Semen Indonesia, sejumlah perusahaan masih diperbolehkan menambang di CAT Watuputih. Saat ini ada 22 perusahaan yang memegang IUP, sementara dua penambang ilegal telah ditertibkan. Namun, perpanjangan IUP menunggu hasil kajian Badan Geologi. Selama belum ada keputusan, maka IUP tak akan diperpanjang. Termasuk jika nanti CAT Watuputih dinyatakan sebagai KBAK. Sebaliknya, jika kelak dinyatakan tidak termasuk KBAK, maka Pemprov akan memperketat perpanjangan IUP, karena akan dilakukan audit pada setiap perusahaan. Teguh juga mempertanyakan dasar pertimbangan Tim KLHS yang menyatakan tidak boleh ada aktivitas pertambangan di kawasan lindung.

Padahal, katanya, Perpres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung memperbolehkan dengan catatan tak mengubah fungsi. Sementara, PP Nomor 43 Tahun 2010 menyatakan ada larangan merusak akuiver (cekungan air tanah), namun memperluas resapan diperbolehkan. Dalam aturan tersebut sama sekali tak disebutkan larangan aktivitas pertambangan. ”Saya tak sependapat dengan tim KLHS, karena aktivitas pertambangan ada cantolan regulasinya,” jelas Teguh. Ia mempertanyakan hasil kajian Tim KLHS.

Alasannya, rekomendasi itu didasarkan pada data sekunder dan pengolahannya sesuai asumsi mereka. Dia juga mempertanyakan validasi tim KLHS. ”Mereka menyusun sendiri dan memvalidasi sendiri, itu tidak fair. Pengolahan data sesuai asumsi mereka. Pak Gubernur sudah berkeinginan untuk mendiskusikan dengan ahli dari Jateng, tapi mereka (Tim KLHS) tidak mau,” ujarnya.

Ketua Penjaminan Mutu Tim KLHS Prof Sudharto PHadi belum bisa dimintai konfirmasi atas sikap Pemprov tersebut. Berkali-kali dihubungi, semalam, ponselnya tidak diangkat. Permintaan wawancara lewat SMS juga tidak ditanggapi. Demikian pula halnya Kepala KSP Teten Masduki serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dihubungi beberapa kali lewat telepon dan WhatsApp, keduanya tidak merespons.

Sama-Sama Untung

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, dalam pembahasan di KSP 12 April lalu sudah ada solusi yang sama-sama menguntungkan semua pihak. Pertama, PT Semen Indonesia belum diperbolehkan menambang, namun pabrik tetap bisa beroperasi dengan bahan tambang dari luar. Sementara itu, 22 perusahaan yang memiliki IUP tetap boleh berjalan sampai izin habis. ”Selain PT Semen Indonesia, boleh menambang sampai IUP habis,” kata Ganjar.

Di sisi lain, ia mengaku telah mengajukan moratorium pabrik semen di Jateng pada Presiden. Pendirian pabrik semen bisa dilakukan lagi jika dirasa dibutuhkan. Alasan pengajuan moratorium di antaranya adalah kecukupan suplai semen, potensi konflik sosial, dan sikap kehati-hatian. Menurut Ganjar, ada beberapa pihak yang melobi untuk mendirikan pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng, namun ia tolak. (H81-18)

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pemprov-tolak-rekomendasi-klhs/