Petambang Jateng Selatan Pertanyakan Kejelasan Perijinan

PURWOREJO (KRjogja.com) – Sejumlah pengusaha tambang galian C di tiga kabupaten wilayah Jawa Tengah (Jateng) selatan mendatangi Balai Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) wilayah Serayu Selatan di Purworejo, Selasa (24/2/2015). Mereka mempertanyakan kejelasan mengurus perizinan usaha tambang oleh pemerintah provinsi yang dinilai lambat.

Perwakilan pengusaha dari Purworejo, Banyumas dan Wonosobo itu beraudiensi dengan Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan dan Pengelolaan Balai ESDM Irwan Edhie K ST dan beberapa stafnya. Mereka berdialog kurang lebih selama dua jam.
“Kami sengaja datang untuk minta penjelasan terkait proposal izin yang sudah diajukan,” ucap Ibnu pengusaha tambang galian Kabupaten Banyumas, menjawab pertanyaan KRjogja.com.

Menurutnya, kedatangan petambang karena mereka merasa sudah mengajukan izin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Namun setelah beberapa bulan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) belum juga diterbitkan.

Padahal, pemerintah dan penegak hukum sedang menggencarkan penertiban bagi para petambang ilegal. “Penegakkan hukum seharusnya diimbangi dengan kemudahan pengurusan izin, kami juga ingin berjalan sesuai aturan pemerintah,” tuturnya.

Penambang juga menanyakan kesiapan penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang dinilai masih belum maksimal. “Saat ini kami justru bingung dengan adanya berbagai aturan, mana yang harus diikuti dan apa solusinya, itu yang belum pengusaha dapatkan. Padahal, kami sadar diri harus berizin dan mulai memprosesnya,” tegasnya.

Sementara Irwan Edhie K ST membantah jika pemerintah provinsi menghambat proses perizinan. Lamanya proses, lanjutnya, karena ada persyaratan yang belum dilengkapi pengusaha. Selain itu, dalam peralihan menuju UU 23 Tahun 2014, Balai ESDM memerlukan proses untuk mencermati kebijakan perizinan tambang yang pernah dibuat pemerintah kabupaten.(Jas)