Reformasi Kebijakan Pangan Fokus Atasi 5 Aspek

Semarang – Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia tengah mematangkan langkah reformasi kebijakan pangan guna mempertahankan inflasi tetap rendah dan stabil. Pasalnya, dinamika inflasi nasional banyak dipengaruhi gejolak harga pangan dan kesenjangan harga pangan antar daerah.

Diskusi tentang reformasi kebijakan pangan tersebut berlangsung saat Rakor Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia yang diinisiasi bersama oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution, di Gumaya Hotel, Jumat (31/3).

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowarjodjo menerangkan, reformasi kebijakan pangan berfokus untuk mengatasi lima tantangan utama terkait ketahanan pangan. Pertama, aspek peningkatan produksi dan pasokan, khususnya terkait dengan luas lahan, produktivitas, ketersediaan data, insentif bagi petani, dan kebijakan impor. Kedua, aspek pemenuhan infrastruktur penunjang pertanian, khususnya pengairan. Ketiga, aspek akses pembiayaan karena masih lemahnya faktor kelembagaan petani. Keempat, aspek distribusi, logistik, dan tata niaga pangan. Terakhir, aspek efisiensi struktur pasar karena masih panjangnya rantai perdagangan komoditi pangan.

Mantan Menteri Keuangan RI ke-27 itu mencontohkan, upaya peningkatan produksi dan pasokan ditempuh dengan menerapkan reforma agraria sebagai bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi melalui pola klastering produk pertanian. Selain itu, pengaturan waktu produksi beras untuk kebutuhan merata sepanjang tahun, dan penugasan daerah untuk melakukan produksi komoditas tertentu disertai inovasi daerah dalam peningkatan produksi pangan.

“Juga penguatan kelembagaan petani melalui penerapan corporate atau cooperative farming dan pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP),” lanjutnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, gagasan corporate farming mengacu pada praktik produksi pangan yang tidak lagi terkotak-kotak, melainkan lebih modern. Sehingga produktivitas pangan diharapkan dapat meningkat.

Mengenai Agriculture Corporate Farming, dia mengakui produksi pangan saat ini masih terpecah-pecah atau dikelola sendiri-sendiri. Akibatnya, sulit dikembangkan lebih produktif.

“Ke depan, memang pemerintah arahnya itu mendorong supaya lahir pengelolaan dan pengembangan di bidang pangan kita kegiatan yang boleh disebut lebih modern, lebih produktif, lebih koorporat,” ujarnya saat menghadiri konferensi pers usai rakor tersebut.

Lebih lanjut Darmin mengatakan, pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah untuk mengelola setidaknya satu komoditas unggulan di wilayahnya. Langkah berikutnya adalah melakukan klasterisasi pertanian.

“Sudah ada kebijakan satu desa itu harus ada komoditi unggulannya. Kalau cabai ya cabai, bawang ya bawang, tergantung daerahnya. Ini adalah langkah awal. Selanjutnya, kita akan mendorong upaya pertanian secara klaster. Pada waktu itulah bisa mewujudkan produksi pangan yang istilah presiden itu mengkoorporasikan koperasi,” bebernya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP yang turut hadir pada rakor tersebut menegaskan, dukungan pemerintah terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan harus benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

“Saya mengusulkan kepada menteri, mumpung ada menko, tentang dukungan terhadap kedaulatan pangan dan ketahanan pangan harus signifikan meningkatkan nilai tukar petani dan kesejahteraan petani. Mereka butuh akses modal, mereka butuh mekanisasi pertanian, mereka butuh insentif dan disinsentif seandainya didukung atau tidak didukung. Ini yang tadi dirumuskan dan nanti menjadi kebijakan nasional,” terangnya.

Alumnus UGM itu menambahkan, implementasi Kartu Tani di Jawa Tengah merupakan wujud pemerintah provinsi menyediakaan data riil untuk mendukung reformasi kebijakan pangan yang segera diluncurkan.

“Tadi Pak Menko menyampaikan, ada lho kebijakan yang mau kita buat. Maka Kartu Tani sebenarnya merupakan inisiatif untuk menyampaikan data itu,” ujarnya.

Penulis : Ar, Humas Jateng
Editor : Ul, Diskominfo Jateng