Tak berijin, ESDM SOLO Hentikan Penambangan

SOLO, 5/8 (BeritaJateg.net) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Kepala seksi penyuluhan dan pembinaan dari Balai Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Solo Joko Wiyanto menyebutkan bahwa penambangan yang dilakukan di wilayah Wonosari Gondangrejo yang di duga tidak memiliki ijin penambangan sudah diperintahkan untuk berhenti aktifitasnya.

“ESDM bersama dengan Pemkab Karanganyar dan Dinas terkait melakukan Rapat Koordinasi dan sidak ke lokasi penambangan desa Gemblung Kulon desa Wonosari, Gondangrejo Karanganyar Jawa Tengah. Dan saat itu diketahui sedang melakukan proses penambangan,” jelas Joko ketika ditemui di Kantornya.

Joko juga menyebutkan penambang di duga menggunakan ijin palsu. Dan mereka bisa di tuntut dua tindak pidana yang dilakukan yakni dugaan pemalsuan ijin eksplorasi dan ijin usaha pertambangan untuk eksplorasi produksi.

“Pasalnya dalam sidak mereka menunjukkan ijin penambangan dan ternyata bentuk dan format tulisannya berbeda dengan ijin resmi yang dikeluarkan propinsi (gubernur),” lanjut Joko.

Letak perbedaanya seperti bentuk kop surat yang ada dalam ijin palsu tersebut yang masih menggunakan kop surat dinas ESDM, nomor SK tidak ada. Juga judul SK yang seharusnya adalah Gubernur dan bukan Kepala Dinas ESDM.

Mereka lanjut Joko sesuai dengan UU No. 4 tahun 2009 yang isinya barangsiapa yang melakukan usaha pertambangan tanpa ijin dikenakan pidana selama-lamanya 10 tahun dan denda 10 Miliar.

“Kita sudah melaporkan kasus tersebut secara tertulis (termasuk pemalsuan ijin) kepada Polda Jateng. Tinggal menunggu tindak lanjut dari pihak Polda. Kewenangan kita hanya menghentikan penambangan,” ucapnya.

Senada dengan Kepala seksi penyuluhan dan pembinaan ESDM Balai Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Surakarta Joko Wiyanto, Bupati Karanganyar Juliatmono menegaskan sampai saat ini Pemkab Karanganyar belum pernah mengeluarkan rekomendasi untuk penambangan galian C, di Karanganyar.

“Saya belum pernah mengeluarkan satu pun rekomendasi untuk galian C di Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo,” jelas Juliatmono ketika ditemui di kantornya belum lama ini.

Juliatmono juga mengaku banyak sekali laporan yang masuk terkait adanya galian C ilegal yang trus beroprasi tanpa mengantongi ijin alias ilegal. Seharusnya mengurus iji ke ESDM propinsi harus memiliki rekomendasi dari Bupati yang sebelumnyan sudah mendapat kajian baik dari DPU maupun Bapeda.

”Rekomendasi itu nantinya dilampirkan sebagai persyaratan mencari ijin ke Propinsi Jawa Tengah,” ungkap Juliatmono

Bupati Karanganyar juga menegaskan penambang jangan hanya mencari keuntungan semata, namun Pemkab Karanganyar yang harus bertanggung jawab terhadap infrasruktru yang rusak akibat dilalui truk penambang.

“Karena itu jika benar mereka tidak mengantongi ijin resmi, masalah tersebut harus di tangani oleh Polda Jateng atau paling tidak Polres Karanganyar. Jadi pihak aparat yang harus bersikap proaktif terkait keberadaan galian C ilegal tersebut,” pungkas Juliatmono. (BJ24)