• 024 7608203
  • Jl. Madukoro AA-BB No.44 Semarang 50144

Perlu Bentuk Kelompok Tambang Rakyat

Perlu Bentuk Kelompok Tambang Rakyat

Ungaran – Tidak dapat dipungkiri usaha di bidang pertambangan merupakan salah satu bisnis yang memikat karena profit yang dihasilkan terbilang banyak. Minat untuk mendirikan usaha pertambangan di Provinsi Jawa Tengah terus mengalir.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ir Teguh Dwi Paryono MT mengatakan setidaknya terdapat 1.836 permohonan perizinan pertambangan yang diterima dan diproses oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 733 wilayah usaha pertambangan telah diterbitkan dengan 365 operasi produksi.

“Sebanyak 365 operasi produksi ini yang sebetulnya benar-benar boleh melakukan aktivitas tambang,” jelasnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban Usaha Pertambangan di Jawa Tengah Tahun 2018 bertajuk “Peran Pertambangan dalam Pembangunan Infrastruktur di Jawa Tengah”, di The Wujil Resort, Jumat (9/2).

Teguh menambahkan, pada tahun lalu investasi khusus di bidang pertambangan mencapai Rp 2,4 triliun. Sementara itu, kewajiban reklamasi pengusaha tambang yang diwujudkan dalam jaminan reklamasi di Bank Jateng mencapai Rp 21,4 miliar.

“Sebagian besar reklamasi masuk ke rekening Bank Jateng. Yang sudah masuk rekening Bank Jateng sebesar Rp 21,7 miliar. Sementara itu, untuk pascatambangnya sebesar Rp 7,5 miliar,” tambahnya.

Mengamati perkembangan usaha di bidang pertambangan, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menginginkan dibentuknya kelompok tambang rakyat. Usaha di bidang pertambangan mesti benar-benar diatur dengan baik.

“Saya ingin membuat kelompok tambang rakyat. Siapa bilang nambang nggak boleh? Boleh, asal diatur yang benar. Lingkungannya tidak rusak, tata ruangnya benar, cara menambangnya benar, cara ngangkutnya pun benar. Ini kita dorong karena galian C itu kebutuhan untuk Jawa Tengah tinggi sekali,” ujarnya.

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu menjelaskan, pengaturan perizinan pertambangan sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

“Aspek keberlanjutan pembangunan kita siapkan. Aspek lingkungan kita jaga sehingga kita harapkan bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Penulis : Ar, Humas Jateng
Editor : Ul, Diskominfo Jateng
Foto : Humas Jateng

Menuju Masyarakat Sejahtera Melalui Penguatan Pengelolaan ESDM dan Kemandirian Energi dengan tetap mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.