Duh, Ada 107 Tambang Galian C Ilegal di Jawa Tengah

Duh, Ada 107 Tambang Galian C Ilegal di Jawa Tengah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sepanjang tahun 2015 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah telah menertibkan 107 praktik pertambangan Galian C atau mineral non-logam dan batuan illegal. Jumlah tersebut tersebar seluruh Kabupaten dan Kota di Jateng.

“107 praktik pertambangan Galian C ilegal yang kami tertibkan itu hampir merata di semua daerah,” kata Kepala Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara, Dinas ESDM Provinsi Jateng, Achmad Gunawan, Kamis (07/01/2016).

Gunawan menjelaskan, semua praktik pertambangan Galian C tanpa izin di daerah yang tidak sesuai dengan tata ruang akan ditutup. Sedangkan yang sesuai dengan peruntukannya tapi belum mengurus izin, diarahkan untuk mengurus.

“Meskipun sudah dilakukan penertiban, tapi praktik pertambangan Galian C ilegal diperkirakan masih terus berlangsung sampai sekarang,” ujarnya.

Adapun dari 107 praktik pertambangan yang ditertibkan, sebagian sudah ada yang masuk ke ranah pengadilan dan kejaksaan. Sebagian lagi ada yang dibina agar penambang yang bersangkutan mengurus izin.

Menurutnya, penertiban aktivitas pertambangan illegal membutuhkan kerjasama dari lembaga lain. Maka ia meminta pada kepolisian agar tidak kompromi dengan penambang, dan dapat langsung menindak praktik pertambangan Galian C ilegal tanpa harus menunggu Dinas ESDM.

“Kalau kami sebenarnya lebih pada pembinaan terhadap para pelaku penambangan tidak berizin,” ujarnya.

Selektif Beri Izin

Kepala Dinas ESDM Provinsi Jateng Teguh, Dwi Paryono sebelumnya juga menegaskan, demi menjaga kelestarian lingkungan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pihaknya selektif dalam memberikan izin usaha pertambangan yang diajukan ratusan perusahaan.

Sesuai ketentuan perundangan, persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan yang mengajukan izin usaha pertambangan adalah membuat dokumen rencana tambang, pembuatan desain pascatambang, dan penghitungan cadangan.

Ia menyebutkan, di tahun 2015 lalu terdapat sekitar 600 lebih perusahaan yang mengajukan izin usaha pertambangan. Namun pihaknya baru mengeluarkan izin eksplorasi ke sekitar 300 perusahaan. Sedangkan untuk izin operasi produksi baru diberikan kepada 60 perusahaan.(*)

Sumber Tribunjateng.com
Penulis: m nur huda
Editor: a prianggoro

Menuju Masyarakat Sejahtera Melalui Penguatan Pengelolaan ESDM dan Kemandirian Energi dengan tetap mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.