Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang ESDM

bgrn-pertambangan
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009-2029

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang …

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah; Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI DI PROVINSI JAWA TENGAH

Pengelolaan Panas Bumia dalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, survei pendahuluan, pengelolaan informasi, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pertambangan Panas Bumi lintas Kabupaten / Kota.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Dinas Pemuda Dan Olahraga, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kelautan Dan Perikanan.