• 024 7608203
  • Jl. Madukoro AA-BB No.44 Semarang 50144

Sejarah Dinas ESDM Jawa Tengah

Sejarah Dinas ESDM Jawa Tengah

Sejarah Dinas ESDM Jawa Tengah

Dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Tingakat I, meliputi kebijaksanaan, mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha pertambangan bahan galian golongan C sepanjang tidak terletak di lepas pantai dan atau dalam rangka PMA dan tugas pembantuan di bidang Air Bawah Tanah (ABT).
Berdasarkan Surat Mentari Dalam Negeri tanggal 1 Januri 1986 Nomor 061.1/11818/SJ perihal Pembentukan Dinas Pertambangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Jawa Tengah. Seiring dengan perkembangan waktu, Dinas Pertambangan Propinsi Tingkat I Jawa Tengah sesuai Perda Prov. jateng No. 1 tahun 2002 berubah nama menjadi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah. Dengan berubahnya nama tersebut, maka kewenangan dan tupoksinya makin bertambah selain menangani bidang pertambangan dan ABT juga menangani bidang geologi, panas bumi, ketenagalistrikan dan migas.

Selanjutnya dengan telah diterbitkannya PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka optimalisasi tugas Dinas ESDM di Kabupaten/Kota sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Tengah, dimana dalam pembentukan dinas baru tersebut Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah berganti menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tupoksi dan Tata Kerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.

Untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten/Kota, keberadaan fungsinya dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat, maka berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2006, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah memiliki unit pelaksana teknis sebagai berikut :

  1. Balai Pengelola Pertambangan dan Energi Wilayah Solo;
  2. Balai Pengelola Pertambangan dan Energi Wilayah Kendeng Muria;
  3. Balai Pengelola Pertambangan dan Energi Wilayah Serayu.

Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2008, maka unit pelaksana teknis pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

  1. Balai Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Utara;
  2. Balai Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Selatan;
  3. Balai Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Muria;
  4. Balai Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Solo.

Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, merupakan instansi pemerintah yang khusus menangani berbagai masalah pertambangan di Provinsi Jawa Tengah, alamat kami berada di Jalan Madukoro Blok AA – BB No.44 Semarang 50144.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah telah memasuki usia yang genap 5 tahun sejak terbentuknya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru dalam Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada bulan Juni 2008 yang sebelumnya bernama Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah. Dewasa ini fungsi dan peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah menjadi semakin penting sebagai salah satu komponen untuk mewujudkan program peningkatan ekonomi dan penguatan infrastruktur guna memperkuat kehidupan perekonomian rakyat.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang energi dan sumber daya mineral, diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang digariskan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2013. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2013 yang terkait dengan pembangunan energi dan sumber daya mineral, merupakan acuan dasar dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.Tugas pokok Dinas Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan azas otonomi daerah dan tugan pembantu. Adapun fungsinya adalah melakukan :

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang energi dan sumber daya mineral;
  3. Pembinaan dan fasilitas bidang energi dan sumber daya mineral;
  4. Pelaksanaan tugas di bidang geologi, mineral dan batubara, air tanah dan panas bumi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;
  5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang energy dan sumber daya mineral;
  6. Pelaksanaan kesekertariatan dinas;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Menuju Masyarakat Sejahtera Melalui Penguatan Pengelolaan ESDM dan Kemandirian Energi dengan tetap mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.