Breaking News
01 April 2026SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya, agar menjadi problem solver (pemecah masalah) bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026, di Gedung Sasana Widya Praja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/4/2026).
Luthfi mengatakan, birokrasi pemerintah harus hadir sebagai birokrasi yang melayani. Karena itu, ASN dituntut cepat, responsif, adaptif, dan mampu menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Yang dilayani dan yang melayani itu setara,” sorotnya.
Gubernur menegaskan, ASN tidak cukup hanya bekerja secara administratif, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan publik secara konkret. Menurut dia, kehadiran birokrasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“ASN harus cepat, responsif, dan mampu melakukan problem solving bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Luthfi, tantangan pembangunan Jawa Tengah yang besar tidak bisa dijawab dengan pola kerja sektoral. Karena itu, dia meminta seluruh perangkat daerah membangun teamwork (kerja tim) agar persoalan warga bisa ditangani secara cepat, tepat, dan menyeluruh.
Gubernur mencontohkan, ketika terjadi banjir, longsor, kerusakan infrastruktur, atau persoalan sosial di suatu wilayah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak bersama sesuai tugas masing-masing.
“Problem solving masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government,” ujar Luthfi.
Selain menekankan kolaborasi, Gubernur juga mengingatkan birokrasi harus bergerak dalam satu arah pembangunan. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan 35 kabupaten/ kota, menurut dia, menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Luthfi juga menyinggung pembangunan Jawa Tengah yang tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, layanan dasar, dan lainnya. Seluruh sektor tersebut, kata dia, harus diperkuat untuk menopang agenda pembangunan daerah.
Di bidang tata kelola, Luthfi menegaskan pentingnya integritas, netralitas, transparansi, dan merit system dalam birokrasi. Dia memastikan, promosi dan penempatan jabatan harus berbasis kompetensi, bukan praktik titip-menitip.
“Tidak ada titip-titip di Provinsi Jawa Tengah. Semuanya harus berdasarkan merit system,” tegasnya.
Menurut gubernur, seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan besar, yakni membangun birokrasi yang bersih, profesional, responsif, dan benar-benar mampu menjawab persoalan masyarakat.
Sementara, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Khasanah melaporkan, forum tersebut diikuti jajaran Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Eselon III, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik secara luring maupun daring.
Forum itu digelar untuk memperkuat kesamaan visi birokrasi, dalam menerjemahkan program prioritas pembangunan Jawa Tengah.