Data Perizinan

Gerakan Hemat Energi dan Air

Gerakan Hemat Energi dan Air (HEA) merupakan program penghargaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah kabupaten/kota dan sektor industri yang berhasil menerapkan praktik konservasi energi dan air secara berkelanjutan. Selain memberikan penghargaan, Gerakan HEA juga menjadi sarana pembinaan untuk mendorong lahirnya inovasi, meningkatkan komitmen, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program penghematan energi dan air. Penilaian dilakukan secara komprehensif melalui enam kriteria utama, yaitu komitmen organisasi, analisis penggunaan energi dan air, identifikasi potensi penghematan, operasional dan pemeliharaan, evaluasi, serta tinjauan manajemen.

Dalam pelaksanaannya, Gerakan HEA menilai tiga aspek utama, yaitu kebijakan, aktivitas, dan hasil yang dicapai dalam upaya konservasi energi dan air. Sejak 2019, program ini telah memberikan penghargaan kepada berbagai instansi pemerintah di Jawa Tengah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan energi dan air. Berlandaskan berbagai regulasi nasional dan daerah di bidang energi dan konservasi energi, Gerakan HEA diharapkan mampu memperkuat budaya hemat energi dan air di lingkungan pemerintahan serta menjadi inspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan Jawa Tengah yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Manajemen Energi merupakan upaya sistematis untuk mengendalikan penggunaan energi agar lebih efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan kinerja yang optimal. Berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 2023, Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2025, dan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2025, kewajiban penerapan manajemen energi berlaku bagi pengguna energi di sektor industri dan transportasi dengan konsumsi minimal 4.000 TOE per tahun, pengelola bangunan gedung dengan konsumsi minimal 500 TOE per tahun, penyedia energi dengan konsumsi minimal 6.000 TOE per tahun, serta instansi pemerintah pusat dan daerah pada sarana dan prasarana milik pemerintah tanpa batasan konsumsi energi. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung efisiensi energi nasional sekaligus memperkuat komitmen menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan manajemen energi dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu penunjukan Manajer Energi yang kompeten, penyusunan program efisiensi energi, pelaksanaan audit energi secara berkala, serta implementasi rekomendasi hasil audit. Seluruh entitas yang wajib menerapkan manajemen energi juga berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Kementerian ESDM paling sedikit satu kali setiap tahun melalui sistem elektronik, dengan batas waktu pelaporan setiap tanggal 30 Juni. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah mendukung implementasi kebijakan ini dengan memiliki 2 orang Manajer Energi dan 12 orang Auditor Energi tersertifikasi, sebagai wujud komitmen dalam mendorong budaya hemat energi dan peningkatan efisiensi penggunaan energi di lingkungan pemerintah daerah.