Persyaratan Perizinan

Persyaratan Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP)

Permohonan melalui https://oss.go.id

1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan 

2. Sumber pasokan batubara yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan batubara yang masih berlaku dengan pemegang: 

1. IUP 

2. IUPK 

3. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian 

4. PKP2B 

5. lzin Pengangkutan dan Penjualan batubara lainnya 

Persyaratan Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Permohonan melalui https://oss.go.id

1. Persyaratan Administrasi

1. Surat Permohonan 

2. Akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang 

3. Mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian yang menyatakan antara lain: - 

1. Bergerak di bidang usaha jasa pertambangan, Kode KBLI 09900, dapat digabung dengan konstruksi, penyewaaan alat/mesin dll 

2. Tidak dapat digabung dengan: 

1. Pertambangan mineral/batu bara, Kode KBLI: 05xxx, 07xxx, 08xxx

2. Perdagangan mineral/ batubara, Kode KBLI: 46610, 46620, 46634, 46641

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha 

2. Daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP/Tax ID 

3. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) yang dilengkapi jumlah/ persentase saham dan NPWP/Tax ID dan 

4. Surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar 

1. Persyaratan Teknis: 

1. Daftar Tenaga Ahli, dalam bentuk tabel yang meliputi: 

1. Nama tenaga ahli 

2. Keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan 

3. Kartu tanda penduduk (KTP)/izin mempekerjakan tenaga kerja asing (imta) 

4. ljazah 

5. Curriculum Vitae (CV) dan 

6. Surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan di atas materai, yang menyatakan bahwa tenaga ahli yang bersangkutan adalah benar sebagai tenaga ahli pada badan usaha pemohon IUJP 

2. Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: 

1. Jenis 

2. Jumlah 

3. Kondisi kelayakan penggunaan yang dinyatakan dalam persentase dan untuk peralatan angkat, gali, muat dan angkut melampirkan surat pernyataan kelayakan (mechanical availability) yang ditandatangani oleh kepala bagian mekanik/ permesinan atau orang yang berkompeten 

4. Lokasi keberadaan alat 

5. Status kepemilikan:

1. Untuk peralatan dengan status sewa, salinan dokumen perjanjian sewa peralatan harus dilampirkan 

2. Apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerjasama (MoU) atau surat dukungan dengan perusahaan yang memiliki peralatan 

3. Melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi diatas materai apabila status kepemilikan peralatan adalah milik badan usaha pemohon 

2. Kelengkapan tambahan persyaratan untuk permohonan IUJP Perpanjangan dan/atau IUJP Perubahan: 

1. Bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan kepada Kepala Teknik Tambang atau instansi pemberi izin dan 

2. Salinan dokumen IUJP sebelumnya

D.  Persyaratan Khusus Usaha Tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan Mineral dan Batubara antara lain: 

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) 

2. Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

3. UPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian 

4. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) 

5. lzin Pertambangan Rakyat (lPR) dan 

6. lzin Pengangkutan dan Penjualan 

Persyaratan Permohonan SIPB
Permohonan melalui https://oss.go.id
1.Surat Permohonan
2.Nomor Induk Berusaha
3.Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari bumd/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan
4.Salinan kontrak/perjanji an pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu
5.Surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan
6.Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
7.Laporan keuangan I (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
Koordinat dan Iuas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon 

Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Persyaratan :
a.Surat Permohonan
b.Peta dan batas koordinat wilayah
c.Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
d.Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
e.Rencana kerja selama masa perpanjangan
f.Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi
g.Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi
h.Neraca Sumber Daya dan Cadangan 

Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Persyaratan :
a.Surat Permohonan
b.NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data
c.Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan Perseorangan dalam hal tejadi pemutakhiran data
d.Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
e.Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi
f.Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri
g.Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
h.Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang
i.Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
j.Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
k.Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir 

Permohonan IUP Tahap Operasi Produksi melalui https://oss.go.id

Biaya yang dikeluarkan untuk permohonan IUP Tahap operasi produksi berupa :

Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang berdasarkan Kepmen ESDM No. 344.K/MB.01/MEM/2025

Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi

Persyaratan :

a.Surat Permohonan

b.NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data

c.Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan Perseorangan dalam hal tejadi pemutakhiran data

d.Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun

e.Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

f. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi

g.Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah

h.Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Permohonan IUP Tahap Eksplorasi melalui https://oss.go.id

Biaya yang dikeluarkan untuk permohonan IUP Tahap eksplorasi berupa Jaminan Kesungguhan Eksplorasi dengan besaran sebagai berikut :

• Luas < 40 hektar = Rp 5.000.000,00
• Luas > 40 hektar = Rp 150.000,00/hektar

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

Persyaratan :

a. Scan Pakta Integritas (Bermaterai Rp. 10.000)

b. Surat Permohonan

c. Surat pernyataan bahwa batuan, Mineral bukan logam, atau Mineral bukan logam jenis tertentu yang dimohonkan akan dipasok ke proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, jika diperuntukkan PSN/ SIPB Keperluan Tertentu

d. Nota kesepahaman dengan penanggungjawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah (*) jika diperuntukkan PSN/SIPB Keperluan Tertentu

e. Surat pernyataan bahwa pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan pengusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan

f.  Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)

g. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

i. Susunan pengurus, daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) dari pemohon

j.  Peta Permohonan WIUP

k. Rekomendasi teknis kesesuaian tata ruang laut untuk kegiatan pertambangan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; (*) jika berada di wilayah laut

l.  Surat keterangan tidak keberatan/persetujuan dari pemegang IUP/IUPK existing apabila WIUP yang dimohonkan dengan komoditas berbeda berada pada IUP/IUPK eksisting ; (*) jika berada di lokasi yang bersamaan

m. Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

n.   Surat pernyataan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disetujui oleh Gubernur melalui Kepala Dinas ESDM

o.    Rencana penggunaan dan penjualan komoditas

p.    PKKPR Tervalidasi / ITR dari Instansi terkait / KKKPR / SKTR

q.    Bukti Persetujuan dari Pemilik Lahan (minimal 1 hektar)

Permohonan WIUP melalui web : https://andesit.esdm.jatengprov.go.id/

SOP berdasarkan perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2024 adalah 10 hari kerja